1. Unsur-unsur Utama Kebijaksanaan Pembangunan Menurut Lewis

  1. Penyelidikan potensi pembangunan, meliputi survei sumber daya nasional, penelitian ilmiah, dan penelitian pasar
  2. Penyediaan prasarana yang memadai, misalnya air, tenaga listrik, transportasi, dan telekomunikasi
  3. Penyediaan fasilitas latihan khusus dan pendidikan umum yang memadai untuk menjamin keterampilan yang diperlukan
  4. Perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian, khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, perusahaan, dan transaksi ekonomi
  5. Bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak dan lebih baik
  6. menemukan dan membantu pengusaha yang potensial, baik dari dalam maupun luar negeri
  7. Peningkatan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, baik swasta maupun negara

2. Faktor yang Mendukung Peluang Kapitalisasi di Negara Sedang     Berkembang

  1. Tingkat kepadatan penduduk yang menyebabkan upah tenaga kerja murah
  2. Di negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka sumber daya alam menjadi pilihan
  3. Kebergantungan negara-negara sedang berkembang kepada negara-negara maju
  4. Situasi dan kondisi negara yang belum stabil

3. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Masyarakat

  1. Perubahan sosial, sikap mental, serta tingkah laku masyarakat dan lembaga masyarakat
  2. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada satu tahun tertentu
  3. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara disertai dengan perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural)

4. Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif

  1. Kemiskinan Absolut mengacu kepada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebagai contoh: persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (lebih kurang 2000 s.d. 2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa)
  2. Kemiskinan Relatif merujuk pada perhitungan yang berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Jenis kemiskinan relatif disebabkan lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar-lapisan sosial masyarakat

5. Teknologi Tepat Guna dan Produk Tepat Guna yang Berkaitan dengan hubungan TNC di Negara Berkembang

Teknologi Tepat Guna adalah suatu teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seolah-olah memperpanjang, memeperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindera, dan otak manusia.

Produk Tepat Guna yaitu suatu produk yang melalui proses/sistem yang menghasilkan suatu produk dan memiliki harga yang efisien dan tepat.

Teknologi Tepat Guna dan Produk Tepat Guna dalam TNC yang berdasarkan adanya teknologi produk dengan harga tinggi, adanya manfaat teknologi tepat guna, serta manajemen yang sangat efisien.

 

Ekonomi Pembangunan

Juli 29, 2011

Faktor-faktor apakah yang menetukan pertumbuhan ekonomi?

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor:

1. Faktor ekonomi

• Sumber alam atau tanah. Yang mencakup: kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dsb. Lewis: “Dengan hal-hal yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya.”

• Akumulasi Modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.

Nurskse: “Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya.”

Kuznets: “rasio modal output marginal atau ICOR (incremental capital-output ratio; incremental = marginal) memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi modern”.
• Organisasi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

Dalam pertumbuhan ekonomi modern, wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko diantara ketidakpastian. Schumpeter: “wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis, tapi berfungsi melakukan pembaruan (inovasi).” Contoh revolusi industri di Inggris.

• Kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaruan atau teknik penelitian baru. Perubahan ini menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lain.

Kuznets: lima pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern, yaitu
(1) penemuan ilmiah,
(2) invensi,
(3) inovasi atau pembaruan,
(4) penyempurnaan,
(5) penyebarluasan penemuan.

• Pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja à perbaikan kemampuan produksi buruh à buruh lebih efisien à menghemat waktu à mampu menemukan mesin baru à produksi meningkat.

2. Faktor non-ekonomi

• Lembaga atau faktor sosial dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan di Barat membawa ke arah penalaran (reasoning) dan skeptisisme à menanamkan semangat baru dan memunculkan kelas pedagang baru à menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial à orang dibiasakan menabung dan berinvestasi dan menikmati resiko untuk memperoleh laba. Lewis: “hasrat untuk berhemat”, memaksimumkan output untuk input tertentu.

• Sumberdaya manusia. Pengembangan faktor manusia berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas, yang oleh ahli ekonomi disebut pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara ybs.

Jumlah penduduk yyang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan di negara berkembang.

• Faktor politik dan administratif. Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi modern. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Demikian juga dengan ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan.

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang.

Sumber: http://sultanblack.blogspot.com/2009/03/teori-ekonomi-pembangunan.html

Sistem Ekonomi Indonesia

Juli 29, 2011

Apa bentuk sistem ekonomi yang dipergunakan di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang?

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan
masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi
Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi
Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan.
1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.
a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Sumber: http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.